Lesson No. 499
Jabodetabek. Adalah kawasan ekonomi unggulan nasional. Misal ada beberapa masyarakat disana yang minta agar jalan yg ruksak segera diperbaiki oleh pemprov Jabar.
Banyak jalan terlalu sempit, macet dan ruksak di daerah Bekasi, Bogor, Karawang dst.
Ok, kita sebagai pemilik wilayah tersebut tentu harus tanggung jawab atas pembangunan disana. Itu harusnya betul.
Tapi sesungguhnya itu tidak benar. Sebab harusnya justru warga disana demo ke DKI, karena justru banyak kendaraan dari DKI lah yang juga menggunakan jalan-jalan di sana.
Sehingga yang paling banyak meruksak jalan tersebut adalah kendaraan leter B (plat B), pajaknya juga bayar ke samsat B. Sekarang yg harus perbaiki jalan disana ya harus proporsional, sesuai azas manfaat. Mereka ambil manfaat, ya mereka juga harus ikut tanggung jawab.
Yg lewat kesana itu, setiap detik, banyak kendaraan lintas provinsi DKI dan Jabar.
Jabar sejak dulu minta bangun pelabuhan sendiri di Karawang (ini cerita). Tapi tdk diijinkan presiden yg dulu-dulu. Padahal yg mau bangun pelabuhan itu tidak akan memakai dana dari pemerintah pusat tapi dari hibah JICA Jepang.
Sehingga dgn adanya pelabuhan sendiri itu, PAD provinsi Jabar bisa bertambah dari keluar masuk barang yg lewat pelabuhan. Dan sehingga pembangunan di Jabar bisa seimbang dengan beban dan penghasilannya.
Kenapa sy tulis begini...?
Jadi, saya sebagai rakyat Jawa Barat berbicara, karena rasa peduli semata. Demi kebaikan Bekasi, Depok sendiri, demi Jawa Barat sendiri.
Duit pemprov Jabar yg harusnya untuk biaya pendidikan gratis misalnya jadi habis gara-gara banyak tersedot untuk perbaikan jalan yg mayoritas "diruksak orang/kendaraan yg bukan orang jabar"...
Itu namanya seperti peribasa...
Mrk yg nikmati, kita yg perbaiki.
Itu tdk adil.
Harusnya jabodetabek plus Cikarang Karawang dan sekitarnya...itu ada sharing pendanaan perbaikan jalan. Antara DKI dan Jabar, dan pusat. Karena yg menikmati pembangunan disana itu bukan hanya Jawa Barat atau orang Jawa Barat. Dan pajak pemasukan keluar masuk pelabuhan juga yg menimati adalah pemprov DKI, karena produk hasil industri di Jabar selama puluhan tahun Indonesia merdeka, semua lewat Tanjung Priuk yang ada di DKI. (Itu bukan duit sedikit, tiap tahun puluhan Triliun. Jakarta pesta pora, Jawa Barat merana)
Seperti jalan antar provinsi...itu adalah statusnya jalan nasional...jalan di kawasan nasional harusnya nasional pula yg biayai. Jawa Barat bukan hanya Bekasi...di gunung2, jalannya masih batu dan lumpur...jembatan pun tak ada. Mereka juga sama Jawa Barat yang butuh pendanaan.
Bukan, bukan berarti Bekasi, Depok, bukan Jawa Barat...bahkan Jakartapun adalah Jawa Barat sebenarnya...cuma administrasinya saja yg pisah. Geografis, sejarahnya mah tetap Jawa Barat.
Jadi tak ada alasan lalu ya sudah kalau begitu Bekasi gabung ke Jakarta saja, misalnya seperti sering kita dengar.
Justru sebaliknya...Jakarta yg harus di kembalikan ke Jawa Barat...karena Jakarta memang bagian dari Jabar...baik dari sisi grografis, maupun historis...terutama jika nanti ibukota sudah pindah ke Kalimantan. Sehingga, jika Jakarta di kembalikan ke provinsi Jawa Barat, maka orang Jakarta tidak beban mental jika setiap hari menggunakan jalan yg dibiayai masyarakat Jawa Barat via pemprovnya, karena mereka juga Jawa Barat. Ke puncak, ke Pelabuhan Ratu, kemana-mana saja pun lebih terasa "halal".
Karena batas fisik antara DKI dengan Jabar itu sebenarnya tidak ada,...Jakarta ke Bekasi, ke Depok itu serasa masih di Jakarta saja. Menyatu, tidak jauh. Setiap jam tronton, truk dll bolak balik disana.
Kalau dengan Jateng misalnya orang tak setiap menit mobil dari Jakarta ke sana. Butuh beberapa jam melewati Jawa Barat dulu. Beban lalulintas di Jawa Barat, bukan semata harus di biayai oleh pemprov Jabar, harusnya begitu. Kecuali jika Jakarta sudah kembali ke Jabar, tentu pemasukan dan pengeluaran ditanggung bersama.
Tak seperti sekarang, pemasukan lebih banyak diterima Jakarta, pengeluaran lebih banyak menjadi beban Jawa Barat.
#rakyat bicara
#ypidea 2020
#sambungan dari lesson 239
24082020
0 Komentar