Pulangku hari ini ke Sumedang tidak sempat kemana-mana dulu. Dari Bandung langsung meluncur mengikuti jalan yang ada. Ke timur ke arah Sumedang.
Alhamdulillah beberapa bagian jalan yang ruksak sedang diperbaiki, diaspal lagi. Tapi baru sebagian kecil. Masih banyak lokasi lain belum. Semoga jalur Bandung-Sumedang-Kadipaten bisa lebih mulus lagi jalannya. Beberapa tempat harusnya pondasinya diperkuat lagi dan juga di beton dan kemudian dilapisi aspalt diatasnya supaya lebih smooth.
Seumur hidup lewat jalur tersebut selalu saja tak pernah mulus semuanya. Seakan seperti sebuah jalur jalan yang dilupakan. Dari sejak Cileunyi, Jatinangor, Tanjungsari, Cadas Pangeran, Bypass Sumedang, Perbatasan Cimalaka, Nyalindung, Tomo bergantian ruksak. Kadang semuanya ruksak seperti jalan tanpa tuan.
Saat ini juga beberapa tempat banyak yang masih ruksak. Sebentar diperbaiki beberapa bulan kemudian ruksak lagi.
Jangan jauh-jauh, jalur antara Cibiru-Cileunyi yang berbatasan dengan kota Bandung, kondisi jalan bergelombang seperti itu. Itu sebenarnya bisa membahayakan pengguna motor jika mereka kurang beruntung. Dan itu bisa saja berujung penuntutan kepada Dinas Terkait.
Kita bukan bicara tentang tuntut menuntut, kita sedang bicara tentang keselamatan berkendara di jalan raya. Jalan Nasional.
Bandung-Sumedang hanya berjarak 45 km. Tapi kondisi jalan tak mampu dibuat optimal. Sepanjang tahun pastilah ada jalan yang ruksak.
Saya teringat 30 tahun kebelakang. Jalur jalan yang antara kota Medan-Tebing Tinggi itu jaraknya 79 km. Tapi kondisi jalan disana sudah 4 lajur dan juga mulus lancar. Pada saat yang sama 30 bahkan 20 tahun yang lalu, bahkan sekarang jalur antara Bandung-Sumedang yang hanya 45 km itu tak pernah lebih dari 2 lajur. 20 tahun lalu baru pelebaran Cibiru Cileunyi, 10 tahunan yang lalu baru pelebaran Cileunyi-Jatinangor.
Itu saya kira perbedaan yang nyata. Dulu sebelum reformasi jumlah DT.2 antara Sumut dengan Jabar jumlahnya nyaris sama. Sekitar 21. Tapi setelah reformasi Sumut tambah jadi 33 kabupaten kota dan Jabar menjadi 27 kab kota, hanya tambah kota Depok, Cimahi, Bekasi, KBB, Banjar dan Pangandaran. Padahal penduduk Sumut hanya sekira 14 juta sementara Jabar 50 juta. Tentu saja itu berbanding lurus terhadap tingkat kesejahteraan, pendidikan dan kebahagiaan masyarakatnya.
Jalan macet membuat stress dan polusi berdampak terhadap kesehatan penduduk dan pengguna jalan. Berpengaruh juga terhadap tingkat produktivitas dan pemborosan.
Tertekan dari segala arah. Kurangnya jumlah kabupaten kota dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah tentu berpengaruh besar terhadap tingkat pelayanan pemda kepada rakyatnya. Belum lagi kurangnya jalan yang membuat pergerakan penduduk terganggu setiap hari.
Pertanyaannya...dimanakah pemerintah...?!?
Apa mereka tak cukup niat untuk menengok ke sini ke daerah Jawa Barat ini...?.
Wahai pemerintah pusat....kami sesak kami macet kami susah. Tolong perhatikan kami...!!. Kami juga bagian dari NKRI.
Kami bermimpi bisa senyaman jalan di Jateng dan Jatim. Kami bermimpi perhatian pemerintah pusat sebagaimana terhadap Jatim dan Jateng.
Penduduk Jateng 35 juta kab kota nya ada 35.
Penduduk Jatim 40 juta kab kota nya ada 38.
Penduduk Jabar 50 juta kab kota nya ada 27.
Adil gak sih menurut panjenengan...?!?
Adil ora sih jare sira...?!?.
Cik mikiiir atuh. Cik sing adil mengatur negara itu. Jangan licik, jangan membeda-bedakan.
Itulah oleh-oleh dari saba desa kali ini. Tentang Jawa Barat dan tentang ketidak adilan negara.
Salam buka mata buka hati.
Dari kami anak negeri, daerah yang terdzalimi.
#kami seperti berjuang sendiri
#salut kepada pemprov Jabar yang walau tak dapat keadilan tapi tetap setia negara......uyuhan...!!
Sumedang, 20 November 2020
0 Komentar