Obrolan warkop..... .... jadi logikana kieu kang. 1. Luas Kabupaten kabupaten di Jabar teh terlalu besar. Sehingga perlu pemekaran, contohna Cianjur Selatan itu perlu pemekaran supaya kageroh ku bupatina. Pami kabupatena lega teuing tangtos pak bupatinage seueur teuing cabakeuna, kirang fokus karena yang harus diperhatikannya terlalu luas sementara dana terbatas. Dalam hal ini kang Emil sudah mengajukan proposal pemekaran tersebut ke pemerintahan pusat sudah sejak tahun 2019an. Dipusatna ini nu kurang keberpihakan kepada masyarakat Jawa Barat...kurang mendapat respon sebagaimana yang semestinya. 2. Jalan di Desa itu rata-rata kewenangan anggarannya ada di kabupaten atau walikota, dilihat dulu status kepemilikan jalan tersebut, apakah jalan kabupaten, jalan provinsi atau jalan nasional. Masing-masing punya wewenang tidak bisa tumpang tindih kecuali ada bantuan anggaran, dan bantuan anggaran ini sepertinya sulit untuk saat ini karena keterbatasan dana. Tapi kalau dananya ada, kondisi APBD baik tentu pemprov maupun presiden harusnya bisa membantu melihat urgensinya. 3. Kita tahu di dua tahun kebelakang ini (2020-2021) dunia diserang wabah corona yg mematikan, dunia usaha banyak yang gulung tikar dst, PAD pemerintah menurun drastis, sehingga tentu APBD juga berkurang. Akibatnya program pembangunan jelas terganggu. Apalagi kondisi dalam keadaan pandemi juga ada PPKM dst, gerak pembangunan tentu terganggu dan atau terhenti. Saya kira di masa sekarang ini nyawa lebih utama, uyuhan kita masih diberikan kesehatan dan terhindar dari korban karena corona, banyak teman kita yang terkena corona, banyak yang meninggal banyak yang selamat itu jika tidak dikelola oleh pemerintahan tentu korbannya bisa lebih banyak, mungkin kita sendiripun malah menjadi korbannya. Jadi kesolehan dan kesadaran kita untuk saat ini sangat diuji, apakah bisa bersyukur, menyadari keadaan yang terserang pandemi, bersabar lagi untuk menunggu pemulihan ekonomi dan pembangunan. Tidak bisa kita seperti anak kecil nu merengek hoyong dipeserkeun momobilan jrrd, padahal kondisi keluarga sedang dilanda sakit atau penyakit berbahaya. Jiga budak nu teu ngarti urusan kolot, harus dewasa, bisa menganalisa secara benar tidak asal bunyi. Namun satu hal jika kita lihat track record atau reputasi seorang kang Emil ini, saya percaya dengan kesungguhan beliau, kemampuan beliau sangat baik, hanya karena kondisi pandemi inilah beliau sebagai gubernur jadi terhambat untuk urusi pembangunan infrastruktur dll. Beberapa program memang masih berjalan, tapi kebanyakan program terganggu karena anggarannya dialihkan untuk atasi pandemi demi menjaga nyawa masyarakat. Alhamdulillah berkat perjuangan pemprov dan tim satgas covid di Jabar korban meninggal adalah setengahnya dibanding korban di Jateng, maupun di Jatim. Di dua provinsi tadi jumlah korban meninggal akibat corona 2x lipat lebih dibanding di Jawa Barat. Di Jabar 14.755 korban Di Jateng 30.283 meninggal Di Jatim 29.740 korban Padahal penduduk Jabar ada 49 jutaan, Jateng hanya 34 jutaan dan Jatim juga 39 jutaan (10 juta lebih sedikit dibanding penduduk Jabar). Artinya beban pemprov Jabar lebih besar apalagi jumlah pemda kota dan kabupaten (yang mengurus rakyat didaerah) di Jabar juga jauh lebih sedikit. Kokab di Jabar hanya 27 buah, di Jateng 35 buah, di Jatim 38 buah. Belum lagi jumlah desa (dan tentu jumlah pemberian dana desanya), di Jabar hanya ada 5312 desa, di Jateng ada 8000an desa, di Jatim juga ada 8000an desa x dana desa dari pemerintah pusat tiap desa pertahun diberi masing-masing Rp. 960 juta. Tentu saja akumulasi ketimpangan itu ibarat satu orang di Jabar dibekelan 500 rebu perbulan, sementara di Jatim dibekelan 900 rebu, di Jateng dibekelan 1 juta. Ya jelas orang Jabar dirugikan, pembangunan desa tertinggal dibanding di 2 provinsi tadi, dst dst. Demikian saya tulis panjang lebar supaya ada sedikit gambaran dan tidak sepotong-potong informasinya. Nuhun #RidwanKamil #RKRI #RKRI2024 #JabarJuara #IndonesiaJuara #RKmahi
Bandung, 14 Januari 2022
Kata kang Emil, Good data good decision. Bad data bad decision. No data no decision. Itulah arti pentingnya data, ilmu dan informasi.
#NKRI kita semua, bukan NKRI anda saja, bukan NKRI dia saja.
#Jokowi
#RidwanKamil
#RumahKerjaRelawan1ndonesia
#RKR1 insyaAllah Juara
Budaya Literasi, banyak membaca, menyerap informasi yang BAL (benar, akurat, lengkap), budaya menulis, dst. Bangsa maju bangsa yang mau membaca dan menghargai ilmu.
Saat ini, budaya baca di Jabar sama halnya Indonesia, masih rendah.
Menurut survei Central Connecticut State University mengenai Most Literate Nations in the World, Indonesia menempati peringkat ke-60 dari total 61 negara, persis di bawah Thailand dan di atas Botswana.
UNESCO juga pernah mengungkapkan bahwa persentase minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01 persen. Artinya dari 10.000 orang Indonesia, hanya satu orang yang senang membaca.
0 Komentar