APBD Habis Karena Refocusing. Perlu Suntikan Dana APBN

Dana APBD Terkuras Karena Refocusing Anggaran saat Pandemi. Perlukah Suntikan Dana dari APBN..?

Pusat harus bantu daerah dan beri reward daerah terkait refocusing anggaran untuk atasi corona.

Karena Indonesia maju jika daerahpun maju dan bisa membangun.

Membangun daerah sama dengan membangun bangsa. Akumulasi dari pembangunan di daerah adalah disebut dengan kemajuan Nasional. Daerah maju, negara maju, daerah mundur negarapun tak bisa disebut maju.

Refocusing anggaran pembangunan di daerah-daerah itu telah mengakibatkan tertundanya program dan pekerjaan di daerah. Jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten menjadi tidak terawat karena refocusing anggaran tadi. 

Akibatnya pergerakan manusia dan barangpun menjadi terganggu dst. Ekonomipun terhambat dst.

Pemerintah pusat harus memberikan perhatian serius tentang kondisi tersebut dengan bantuan keuangan dst, karena anggaran ditingkat daerah tentu sangat terbatas, sangat minimal sekali.

Ketika pemerintah daerah berkorban untuk mensukseskan program pusat dalam mengatasi pandemi itu tentu adil jika kemudian setelah kita semua sukses dalam misi darurat tadi, pemerintah pusat memberikan suntikan dana bagi daerah secara proporsional sesuai efort dari masing-masing daerah, sesuai tingkat pengeluaran dan pengorbanan daerah dalam masa darurat kesehatan tadi. 

Daerah kehilangan semua dana pembangunan infrastruktur dll, daerah juga tentu kehilangan waktu (yang walaupun rugi waktu itu bukan kesalahan dari pusat) tapi tentu hendaknya pusat juga bisa membantu daerah untuk optimalisasi waktu yang tersisa saat ini kedepan agar bangsa ini bisa segera bangkit, dan mengejar apa yang tertunda dimasa pandemi lalu.

Harus dipertimbangkan pula oleh pemerintah pusat untuk memberikan reward atau hadiah kepada pemda-pemda gubernur yang memang sukses dan berperan strategis dalam mengatasi covid corona. Ada tenaga ada upah, ada prestasi ada hadiah. Sehingga itu memicu semua pemerintahan di pusat dan daerah untuk terus lebih giat lagi dalam membangun bangsa.

Betapapun pemerintah daerah itu bekerja tidak untuk reward atau hadiah, akan tetapi tentunya pemerintah pusat berkepentingan terhadap kinerja para pimpinan pemerintahan didaerah atau bawahannya. Saya kira itu adalah sesuatu yang pantas dilakukan.

Reward dan bahkan mungkin funishment. 

Karena pembangunan nasional tidak akan sukses jika pembangunan di daerah juga tidak bergairah, tidak berkembang, dst. 

Pusat yang memiliki sumber pembiayaan yang cukup besar tentu adil apabila bisa memberikan bantuan dana khusus akibat refocusing saat pandemi 2020 dan 2021 lalu ke daerah-daerah, (sesuai efort masing-masing daerah). 

Dan juga sesuai beban yang ditanggung daerah-daerah, "kerugian" daerah-daerah akibat refocusing dll. 

Pemdaprov Jabar sukses atasi persebaran corona, maka wajar jika Jabar diberikan reward berupa tambahan dana, atau kelebihan dana dari yang dikeluarkan Jabar untuk atasi Corona. Jabar kehilangan dana APBD hingga 5 Triliun untuk atasi corona misalnya maka pusat menggantinya sebanyak 5 trilun itu plus hadiah sebagai apresiasi kesuksesan, misalnya 2x lipat menjadi 10 triliun. Saya kira itu wajar karena Jabar mampu menekan jumlah korban meninggal akibat corona hingga setengah lebih dibanding korban meninggal di Jateng maupun di Jatim. Satu nyawa itu tak ternilai apalagi menyelamatkan nyawa hingga 15.000 lebih selisih. Korban corona di Jabar adalah 14.700an, di Jateng 30.200an, di Jatim 29.700 an.

Keterbengkalaian infrastruktur didaerah terpaksa terjadi karena pemerintah-pemerintah daerah fokus terhadap penanganan pandemi, melindungi kesehatan dan keselamatan warga, dst.

Pusat tentu ikut bertanggung jawab terhadap kondisi daerah-daerah sebagaimana atasan terhadap bawahan. 

Tidak boleh ketika pusat butuh tenaga peranan dari daerah, daerah dituntut patuh (daerah tentu membantu secara maksimal karena demi kepentingan bersama juga), tapi sebaliknya ketika daerah mengalami kesulitan dan meminta bantuan atau perhatian khusus (dalam kondisi khusus) dari pemerintahan pusat, tentu pusat harus balik memberikan atensi dan tanggapannya secara maksimal, optimal dan berkeadilan.

Sehingga dengan demikian bangsa ini akan bisa membangun lagi, melayani infrastruktur di tingkat daerah, dst.

Cimenyan, 2 Januari 2022

Kata kang Emil, Good data good decision. Bad data bad decision. No data no decision. Itulah arti pentingnya data, ilmu dan informasi.

#NKRI kita semua, bukan NKRI anda saja, bukan NKRI dia saja.

#NKRI
#Jokowi
#RidwanKamil

#RumahKita1ndonesia
#RumahKerjaRelawan1ndonesia
#RKR1 insyaAllah Juara

#Logis

RK

Reputasi

Kapabel dan kredibel

Mahi

Mahir serta modern

Agamis tur amanah

Humanis sedikit humoris

Intelek, ilmiah dan ber-integritas.

RKmahi

Baca Juga:

1. Gubernur Provesional tak Menjilat Atasan

2. Pemimpin berikutnya harus Selevel atau Lebih

3. Fitnah terhadap Pemimpin

4. Pemimpin Baik, Pintar dan Kredibel

5. Partai yang Profesional

6. Gak Lelah Bertengkar..?

7. Indonesia Maju bersama Pemimpin Juara

8. Penataan Sayangheulang

Note:
Budaya Literasi, banyak membaca, menyerap informasi yang BAL (benar, akurat, lengkap), budaya menulis, dst. Bangsa maju bangsa yang mau membaca dan menghargai ilmu.

Saat ini, budaya baca di Jabar sama halnya Indonesia, masih rendah.
Menurut survei Central Connecticut State University mengenai Most Literate Nations in the World, Indonesia menempati peringkat ke-60 dari total 61 negara, persis di bawah Thailand dan di atas Botswana.
UNESCO juga pernah mengungkapkan bahwa persentase minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01 persen. Artinya dari 10.000 orang Indonesia, hanya satu orang yang senang membaca.

"Knowledge is power, but character is more". Ridwan Kamil